Pilkada Serentak, Gunakan Hak Pilih Sesuai Hati Nurani

Medan, Kawit An Nur Slawi - Pimpinan Pusat GP Ansor berharap, pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak yang akan digelar di 101 daerah di Indonesia pada 15 Februari mendatang tetap mampu mengikat masyarakat dan elemen bangsa dalam satu kepentingan bersama, pembangunan dan masa depan Indonesia.

"Terkait dengan pelaksanaan pilkada serentak, hendaknya tidak ada prasangka terhadap pemerintahan dan penyelenggara pilkada. Berikan amanah dan dukungan seluas-luasnya kepada mereka untuk kesuksesan pilkada serentak mendatang," kata pengurus Lembaga Hubungan Kelembagaan Ormas Kepemudaan dan Lintas Agama PP GP Ansor Ahmad Jabidi Ritonga, di Medan, Ahad (12/2).

Pilkada Serentak, Gunakan Hak Pilih Sesuai Hati Nurani (Sumber Gambar : Nu Online)

Pilkada Serentak, Gunakan Hak Pilih Sesuai Hati Nurani

Ia mengatakan, GP Ansor mendukung Polri untuk menindak tegas para pelaku yang mencoba membuat suasana negara atau pilkada tidak kondusif atau usaha mencederai proses pilkada.

Kawit An Nur Slawi

"Kami juga meminta Panwas dan KPU sebagai penyelenggara pilkada harus menindak para pelaku kecurangan proses vote politik tesebut, agar tidak merusak pilihan nurani rakyat Indonesia," kata Jabidi.

GP Ansor mengimbau masyarakat yang memiliki hak pilih menggunakan hak pilih dengan asas langsung, sesuai dengan kehendak hati nurani. Hak pilih yang dilindungi undang-undang jangan sampai tercederai atau terpengaruh oleh satu kepentingan atau intervensi dari manapun.

"Menyalurkan hak pilih bagi masyarakat dilindungi undang-undang. Karenanya, tidak seorang pun yang dapat menghalangi masyarakat untuk menyalurkan hak pilihnya," kata Jabidi.

Kawit An Nur Slawi

Menurutnya, dinamika politik dan hukum belakangan ini menyita perhatian banyak orang, tidak hanya masyarakat Indonesia, tapi juga dunia. Ada kelompok-kelompok yang terus melakukan manuver politik dengan berbagai cara guna mempengaruhi pemilih secara nasional.

Namun diyakini, masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang cerdas dan dewasa. Masyarakat yang cerdas itu bertindak secara konstitusional, bukan emosional, dan tidak mudah terprovokasi.

Menurutnya, pendidikan politik yang sehat itu adalah mencerdaskan, memberikan kesejukan dan pemahaman yang luas, bukan berkobar-kobar menyebarkan kebencian serta kemarahan, dengan berbagai isu suku, agama, ras dan antargolongan (SARA).

"Waspada benalu politik yang numpang dan coba mengambil keuntungan dalam situasi saat ini," kata Jabidi. (Hamdani Nasution/Alhafiz K)

Dari Nu Online: nu.or.id

Kawit An Nur Slawi Pondok Pesantren Kawit An Nur Slawi

PBNU Kaitkan Doa Bersama di Monas dan Kesenjangan Ekonomi

Jakarta, Kawit An Nur Slawi - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siroj (Kang Said) melihat doa, zikir, dan Jumatan bersama di lapangan Monas pada Jumat (2/12) sebagai gejala dari masalah kesenjangan ekonomi. Kang Said memandang bahwa kecemburuan ekonomi terhadap kelas sosial, etnis tertentu, dan non-Muslim tidak bisa dilepaskan dari doa, zikir, dan Jumatan bersama di Monas kemarin.

Demikian disampaikan Kang Said kepada Kawit An Nur Slawi di Kantor PBNU, Jakarta Pusat, Jumat (2/12) malam.

PBNU Kaitkan Doa Bersama di Monas dan Kesenjangan Ekonomi (Sumber Gambar : Nu Online)

PBNU Kaitkan Doa Bersama di Monas dan Kesenjangan Ekonomi

Gejala itu, kata Kang Said, terindikasi dari banyaknya masyarakat di luar Jakarta yang ikut doa, zikir, dan Jumatan bersama di lapangan Monas.

Kawit An Nur Slawi

“Tetapi kenapa banyak orang dari luar Jakarta yang berdemostrasi? Saya yakin pemerataan ekonomi dan kesejahteraan masih menjadi masalah mendasar. Demonstrasi ini lebih didasari motif kecemburuan sosial dan ekonomi yang dimonopoli oleh etnis tertentu dan non-Muslim,” kata Kang Said.

Pengasuh Pesantren Ats-Tsaqafah Ciganjur ini menyampaikan rasa syukur PBNU karena Allah masih berkenan memelihara keutuhan NKRI. “Alhamdulillah sampai sekarang Allah masih turun tangan dalam menjaga keutuhan Indonesia.”

Kawit An Nur Slawi

Menurutnya, doa bersama di Monas merupakan bentuk akumulasi kekecewaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah.

“Pemerintah harus membuat kebijakan terkait ekonomi yang langsung menyentuh rakyat banyak secara merata agar kesenjangan ekonomi teratasi. Ini jelas akumulasi kekecewaan,” kata Kang Said. (Alhafiz K)

Dari Nu Online: nu.or.id

Kawit An Nur Slawi AlaSantri, Berita, Makam Kawit An Nur Slawi