Jumat, 30 September 2016

Pelajar NU Cirebon Gelar Bedah Buku “Benturan NU-PKI”

Cirebon, Kawit An Nur Slawi

Pimpinan Cabang (PC) Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) dan Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU) Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, menggelar Bedah Buku “Benturan NU-PKI 1948-1965” karya H Abdul Mun’im DZ di Kampus Institut Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon (IAI BBC).

Bedah buku yang berlangsung Rabu (28/09) dihadiri oleh lebih dari 350 peserta yang terdiri dari kader Pimpinan Anak Cabang, Pimpinan Komisariat IPNU-IPPNU se-Kabupaten Cirebon, mahasiswa, serta tamu undangan. Tamu undangan yang hadir, di antaranya utusan dari berbagai kampus yang ada di kota Cirebon serta dari pengurus IPNU-IPPNU se-Wilayah III Cirebon, seperti Pengurus PC. IPNU- IPPNU Kota Cirebon, PC IPNU-IPPNU Kabupaten Indramayu.

Pelajar NU Cirebon Gelar Bedah Buku “Benturan NU-PKI” (Sumber Gambar : Nu Online)
Pelajar NU Cirebon Gelar Bedah Buku “Benturan NU-PKI” (Sumber Gambar : Nu Online)

Pelajar NU Cirebon Gelar Bedah Buku “Benturan NU-PKI”

Hamdan Tsani Tyo selaku ketua pelaksana bedah buku ini mengaku bahagia karena acara berjalan dengan lancar, peserta yang hadir pun lebih dari target kami. Itu berarti, banyak orang yang merespon positif dan merasa penasaran mengenai sejarah NU dan PKI di masa lalu.

Kawit An Nur Slawi

“Apalagi ini momen yang tepat untuk mengingat sejarah dulu mengenai PKI, yakni peristiwa yang terjadi pada akhir bulan September yang dikenal dengan peristiwa G 30 S PKI,” ungkap Hamdan.

Kawit An Nur Slawi

Menurut Abdul Mun’im, yang tak lain adalah penulis buku “Benturan NU-PKI 1948-1965” menjelaskan bahwa buku ini menjelaskan beberapa rangkaian peristiwa bagaimana PKI melakukan propaganda, memprovokasi, meneror, dan menyerang NU serta pesantren.

“Dalam buku ini juga dikemukakan pelurusan tentang permintaan maaf Gus Dur terhadap para korban G 30 S PKI yang mengalami kesalahpahaman. Artinya dipahami secara salah. Selain itu, juga megungkapkan sikap NU terhadap propaganda PKI,” ,jelasnya.

Sementara Ketua PC IPNU Kabupaten Cirebon, Ayub Al Ansori mengatakan, dengan bedah buku ini kader NU khususnya IPNU-IPPNU bisa menggali sejarah mana yang sepaptutnya kita pegang sebagai panutan sejarah, bukan untuk membuka luka lama, sehingga timbul konflik baru, tetapi sebagai tabayun dan tarbiyah bagi kita bahwa ada penggalan yang musti kita ingat dan pelajari.

“Gus Dur pun pernah bilang, kita mesti memaafkan tapi tidak untuk melupakan,” tambah Ayub. (Nur Jannah/Mahbib)

Dari Nu Online: nu.or.id

Kawit An Nur Slawi Makam Kawit An Nur Slawi

PCNU Sumenep Sikapi Persoalan Agraria

Sumenep, Kawit An Nur Slawi. Banyaknya tanah rakyat khususnya di daerah pesisir yang dibeli orang luar daerah bahkan dari luar negeri menjadi keprihatinan bagi PCNU Sumenep, Madura, Jawa Timur. Karena itu, Ahad (1/11) PCNU Sumenep menggelar seminar agraria bertempat di gedung pertemuan PCNU Sumenep dalam rangka menyikapi banyaknya persoalan tersebut.

Menurut sekretaris PCNU Sumenep, A Waris Umar, maksud diadakannya seminar ini sebagai bagian mengonsolidasi Nahdliyin serta memberikan pengetahuan seputar masalah agraria dan konflik yang menyertainya.

PCNU Sumenep Sikapi Persoalan Agraria (Sumber Gambar : Nu Online)
PCNU Sumenep Sikapi Persoalan Agraria (Sumber Gambar : Nu Online)

PCNU Sumenep Sikapi Persoalan Agraria

Hadir dalam seminar tersebut dua orang narasumber, Muhammad Fayyadl (Gus Fayyadl) dari Paiton, Probolinggo dan KH Muhammad Shalahuddin (Gus Mamak) dari Guluk-Guluk, Sumenep.

Kawit An Nur Slawi

Menurut gus Mamak, kerusakan bumi dalam Alquran selalu dikaitkan dengan ketamakan atau kerusakan. Berpindahnya kepemilikan tanah pada pemodal bisa menjadi pemicu bagi munculnya kerusakan bumi.

Lebih lanjut Gus Fayyadl menegaskan, maraknya pembelian tanah oleh para pemodal di tingkat lokal tak lepas dari desain di tingkat nasional bahkan global. Kapitalisme global dengan kuatnya invasi modal asing telah menguasai seluruh sumber daya alam.?

Kawit An Nur Slawi

“Darat dan laut kita banyak yang telah dikelola asing. Kehadiran Front Nahdliyin Untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam sebenarnya didorong oleh kegelisahan realitas ini,” ujar Fayyadl.

Seminar agraria ini diikuti utusan MWC NU se-Kabupaten Sumenep, lembaga dan banom, mahasiswa, pesantren, perguruan tinggi, dan insan pers.

Mengakhiri seminar, PCNU Sumenep mendirikan Front Nahdliyin untuk Kedaulatan SDA di Kabupaen Sumenep sekaligus melantik A Dardiri Zubairi sebagai koordinatornya. (Dayat/Fathoni)

Dari Nu Online: nu.or.id

Kawit An Nur Slawi Bahtsul Masail Kawit An Nur Slawi

Rabu, 14 September 2016

Islam dan Hak Asasi Manusia

Oleh KH Abdurrahman Wahid

Tulisan-­tulisan yang menyatakan Islam melindungi Hak Asasi Manusia (HAM), seringkali menyebut Islam sebagai agama yang paling demokratis. Pernyataan itu, seringkali tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Justru di negeri­negeri muslim­lah terjadi banyak pelanggaran yang berat atas HAM, termasuk di Indonesia. Kalau kita tidak mau mengakui hal ini, berarti kita melihat Islam sebagai acuan ideal namun sama sekali tidak tersangkut dengan HAM. Dalam keadaan demikian, klaim Islam sebagai agama pelindung HAM hanya akan terasa kosong saja, tidak memiliki pelaksanaan dalam praktik kehidupan.

Di sisi lain, kita melihat para penulis seperti Al­Maududi, seorang pemimpin muslim yang lahir di India dan kemudian pindah ke Pakistan di abad yang lalu, justru tidak mempedulikan hubungan antara Islam dan HAM. Bahkan, baginya hubungan antara Islam dan Nasionalisme justru tidak ada. Nasionalisme adalah ideologi buatan manusia, sedangkan Islam adalah buatan Allah Swt. Bagaimana mungkin mempersamakan sesuatu buatan Allah Swt dengan sesuatu buatan manusia? Lantas, bagaimanakah harus diterangkan adanya hubungan antara perkembangan Islam dalam kehidupan yang dipenuhi oleh tindakan­tindakan manusia? Al­Maududi tidak mau menjawab pertanyaan ini, sebuah sikap yang pada akhirnya menghilangkan arti acuan yang digunakannya.

Islam dan Hak Asasi Manusia (Sumber Gambar : Nu Online)
Islam dan Hak Asasi Manusia (Sumber Gambar : Nu Online)

Islam dan Hak Asasi Manusia

Bukankah Liga Muslim (Muslim League) yang didukungnya adalah buatan Ali Jinnah dan Liaquat Ali Khan, yang kemudian melahirkan Pakistan, tiga kali berganti nama antara Republik Pakistan dan Republik Islam Pakistan? Bukankah ini berarti campur tangan manusia yang sangat besar dalam pertumbuhan negeri muslim itu? Dan, bagaimanakah harus dibaca tindakan Jenderal Pervez Musharraf yang pada bulan lalu telah me­menangkan kepresidenan Pakistan melalui plebisit, bukannya melalui pemilu? Dan bagaimana dengan tuduhan­tuduhannya, bahwa para pemuka partai politik, termasuk Liga Muslim, sebagai orang­orang yang korup dan hanya mementingkan diri sendiri?

Kawit An Nur Slawi

***

Kawit An Nur Slawi

Banyak negeri-negeri muslim yang telah melakukan ratifikasi atas Deklarasi Universal HAM, yang dikumandangkan oleh Perserikatan Bangsa­Bangsa (PBB) dalam tahun 1948. Dalam deklarasi itu, tercantum dengan jelas bahwa berpindah agama adalah Hak Asasi Manusia. Padahal fiqh/hukum Islam sampai hari ini masih berpegang pada ketentuan, bahwa berpindah dari agama Islam ke agama lain adalah tindak kemurtadan (apostasy), yang patut dihukum mati. Kalau ini diberlakukan di negeri kita, maka lebih dari 20 juta jiwa manusia Indonesia yang berpindah agama dari Islam ke Kristen sejak tahun 1965, haruslah dihukum mati. Dapatkah hal itu dilakukan? Sebuah pertanyaan yang tidak akan ada jawabnya, karena jika hal itu terjadi merupakan kenyataan yang demikian besar mengguncang perasaan kita.

Dengan demikian menjadi jelas, bahwa di hadapan kita hanya ada satu dari dua kemungkinan: menolak Deklarasi Universal HAM itu sebagai sesuatu yang asing bagi Islam, seperti yang dilakukan al­Maududi terhadap Nasionalisme atau justru merubah diktum fiqh/hukum Islam itu sendiri. Sikap menolak, hanya akan berakibat seperti sikap burung onta yang menolak kenyataan dan menghindarinya, dengan bersandar kepada lamunan indah tentang keselamatan diri sendiri. Sikap seperti ini, hanya akan berarti menyakiti diri sendiri dalam jangka panjang.

Dengan demikian, mau tak mau kita harus menemukan mekanisme untuk merubah ketentuan fiqh/hukum Islam, yang secara formal sudah berabad­abad diikuti. Tetapi disinilah terletak kebesaran Islam, yang secara sederhana menetapkan keimanan kita hanya kepada Allah dan utusan­Nya sebagai sesuatu yang tidak bisa ditawar lagi. Beserta beberapa hukum muhkamat lainnya, kita harus memiliki keyakinan akan kebenaran hal itu. Apabila yang demikian itu juga dapat diubah­ubah maka hilanglah ke­Islaman kita.

Sebuah contoh menarik dalam hal ini adalah tentang budak sahaya (slaves), yang justru banyak menghiasi al-Qurân dan alHadits (tradisi kenabian). Sekarang, perbudakan dan sejenisnya tidak lagi diakui oleh bangsa muslim manapun, hingga secara tidak terasa ia hilang dari perbendaharaan pemikiran kaum muslimin. Praktik­praktik perbudakan, kalaupun masih ada, tidak diakui lagi oleh negeri muslim manapun dan paling hanya dilakukan oleh kelompok­kelompok muslimin yang kecil tanpa perlindungan negara. Dalam jangka tidak lama lagi, praktik semacam itu akan hilang dengan sendirinya.

Nah, kita harus mampu melihat ufuk kejauhan, dalam hal ini kepada mereka yang mengalami konversi ke agama lain. Ini merupakan keharusan, kalau kita ingin Islam dapat menjawab tantangan masa kini dan masa depan. Firman Allah Swt dalam kitab suci al-Qurân, “Semuanya akan binasa dan yang tetap hanya Dzat Tuhanmu (Kullu man ‘alayha fânin. Wa yabqâ wajhu rabbika)” (QS al­Rahman [55]: 26­27) menunjukkan hal itu dengan jelas. Ketentuan ushûl fiqh (Islamic legal theory) “Hukum agama sepenuhnya tergantung kepada sebab­sebabnya, baik ada ataupun tidak adanya hukum itu sendiri (al-hukmu yadûru ma’a ‘illatihi wujûdan wa ‘adaman)” jelas menunjuk kepada kemungkinan perubahan diktum seperti ini.

Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) telah melakukan antisipasi terhadap hal ini. Dalam salah sebuah muktamarnya, NU telah mengambil keputusan “perumusan hukum haruslah sesuai dengan prinsip­prinsip yang digunakan”. Ambil contoh masalah Keluarga Berencana (KB), yang dahulu dilarang karena pembatasan kelahiran, yang menjadi hak reproduksi di tangan Allah semata. Sekarang, karena pertimbangan biaya pendidikan yang semakin tinggi membolehkan perencanaan keluarga, dengan tetap membiarkan hak reproduksi di tangan Allah. Kalau diinginkan memperoleh anak lagi, tinggal membuang kondom atau menjauhi obat­obat yang dapat mengatur kelahiran. Jelaslah dengan demikian, bahwa Islam memang menjadi agama di setiap masa dan tempat (shalihun li kulli zamân wa makân). Indah bukan, untuk mengetahui hal ini semasa kita masih hidup?

*) Diambil dari Abdurrahman Wahid, Islamku Islam Anda Islam Kita: Agama Masyarakat Negara Demokrasi, 2006 (Jakarta: The Wahid Institute).

Dari Nu Online: nu.or.id

Kawit An Nur Slawi Ulama, Pertandingan Kawit An Nur Slawi

Selasa, 06 September 2016

Hadirkan Sejumlah Pihak, LPNU Bahas Kedaulatan Pangan

Jakarta, Kawit An Nur Slawi. Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama (LPNU) menggelar Seminar Nasional Pra Muktamar bertajuk “Menyoal Ekonomi Kerakyatan dan Kedaulatan Pangan di era Jokowi” di lantai 5 Gedung PBNU Jl Kramat Raya 164 Jakarta, Rabu (1/7).

Hadirkan Sejumlah Pihak, LPNU Bahas Kedaulatan Pangan (Sumber Gambar : Nu Online)
Hadirkan Sejumlah Pihak, LPNU Bahas Kedaulatan Pangan (Sumber Gambar : Nu Online)

Hadirkan Sejumlah Pihak, LPNU Bahas Kedaulatan Pangan

Ketua Pengurus Pusat LPNU H Mustholihin Madjid mengatakan, hasil seminar akan dibawa ke forum muktamar dan dijadikan acuan PBNU lima tahun mendatang. “Jika perlu, akan diteruskan acuan tersebut hingga 2026 saat memperingati 100 Tahun NU. Dengan catatan kalau hasilnya bagus,” ujarnya.

Menurut dia, membincang soal ketahanan pangan tentu tidak bisa dihindari membicarakan tentang produk petani. “Bicara produk petani, otomatis kita bicara tentang petani. Nah, kalau tentang petani, merem saja 50 persennya akan ketahuan kalau mereka warga NU,” kata Mustholihin.

Kawit An Nur Slawi

Hadir dalam acara tersebut Ketua PBNU sekaligus Ketua Panitia Muktamar ke-33 NU H Imam Aziz dan Ketua PBNU bidang perekonomian Prof KH Maksum Mahfoedz. Para pimpinan lembaga di lingkungan PBNU juga tampak hadir, antara lain Ketua LTM NU KH A Manan A Ghani, Ketua PP Lakpesdam NU KH Yahya Mashum, Ketua PP LAZISNU KH Masyhuri Malik.

Kawit An Nur Slawi

Seminar yang dimoderatori kader NU dari Universitas Indonesia Athor Subroto ini mengundang sejumlah narasumber antara lain Sekretaris Badan Ketahan Pangan Nasional Rochjat Darmawiredja, Direktur Irigasi, Rawa dan Air Kementerian PUPR Amir Hamzah, Kepala Biro Ekonomi BCA David Gumual, dan Rangga dari LSM Vasham.

Para narasumber berbicara tentang tiga hal Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan yang mengacu pada UU No 18/2012 tentang Pangan.? Sementara paparan Rangga dari Vasham lebih kepada strategi swasembada pangan, yakni menyangkut corporate farming, dan pengembangan petani kecil. (Musthofa Asrori/Anam)

Dari Nu Online: nu.or.id

Kawit An Nur Slawi Sholawat, Bahtsul Masail, Ahlussunnah Kawit An Nur Slawi

Minggu, 04 September 2016

Tiga Santri Aswaja Mlangi Studi Banding ke Amerika

Sleman, Kawit An Nur Slawi. Tiga santri Aswaja Nusantara Mlangi dinyatakan lolos tes seleksi untuk mengikuti Indonesia-America Youth Leadership Program. Bersama 17 pelajar lain, mereka akan mengikuti pelatihan selama sebulan penuh di George Mason University.

Tiga Santri Aswaja Mlangi Studi Banding ke Amerika (Sumber Gambar : Nu Online)
Tiga Santri Aswaja Mlangi Studi Banding ke Amerika (Sumber Gambar : Nu Online)

Tiga Santri Aswaja Mlangi Studi Banding ke Amerika

Siti Khoiriyah, Arbah Muhammad Imam Yahya, dan Miftahur Rahman akan berangkat bersama 6 pelajar asal Yogyakarta ke Amerika akhir bulan ini setelah mengatasi ratusan siswa dan santri asal Yogyakarta, Solo, dan Bali yang turut dalam seleksi itu.

Selain mereka, sebanyak 5 pelajar dari Solo dan 6 dari Bali juga dinyatakan lolos tes seleksi. “Rasanya senang, kaget, dan seperti tidak percaya,” ujar ketiganya saat ditemui Kawit An Nur Slawi di pesantren Aswaja Nusantara Mlangi, Sleman, Senin (19/5) malam.

Kawit An Nur Slawi

Siti Khoiriyah mengatakan santri jangan takut bermimpi. “Di desa saya, orang ke luar negeri itu jadi TKI. Sekarang saya ingin membuktikan bahwa ke luar negeri tidak hanya jadi TKI,” kata gadis asal Indramayu.

Pimpinan pesantren Aswaja Nusantara Kiai Muhammad Mustafid menyatakan dukungan kepada santrinya itu. “Ini merupakan cara mereka agar lebih memahami realitas global yang berpengaruh terhadap Indonesia,” kata Kiai Mustafid. (Dwi Khoirotun Nisa’/Alhafiz K)

Kawit An Nur Slawi

Dari Nu Online: nu.or.id

Kawit An Nur Slawi Sejarah Kawit An Nur Slawi

Kamis, 01 September 2016

Dilantik, Muslimat NU Sulsel Digawangi 63 Doktor, 70 Magister

Makassar, Kawit An Nur Slawi - Ketua Umum Pimpinan Pusat Muslimat Nahdlatul Ulama Hj Khofifah Indar Parawansa melantik Pimpinan Wilayah Muslimat NU Sulawesi Selatan masa khidmah 2016-2021. Kegiatan tersebut yang berlangsung di auditorium KH Muhyiddin Zain Universitas Islam Makassar pada Ahad (31/7) tersebut dirangkai dengan Rapat Kerja dan Halal bihalal.

Hj Khofifah dalam sambutannya mengucapkan selamat kepada seluruh pengurus Muslimat NU Sulsel yang baru dilantik. Ia berharap agar pengurus baru mampu membawa Muslimat NU Sulawesi Selatan lebih baik.

Dilantik, Muslimat NU Sulsel Digawangi 63 Doktor, 70 Magister (Sumber Gambar : Nu Online)
Dilantik, Muslimat NU Sulsel Digawangi 63 Doktor, 70 Magister (Sumber Gambar : Nu Online)

Dilantik, Muslimat NU Sulsel Digawangi 63 Doktor, 70 Magister

"Menurut catatan saya, susunan pengurus Muslimat NU Sulsel saat ini kurang lebih ada 63 yang bergelar doktor dan 70 orang bergelar magister sehingga sumber daya manusia lebih dimudah diarahkan kemana, peta dakwahnya seperti apa," katanya.

Kawit An Nur Slawi

Dengan sumber daya seperti itu, lanjut Menteri Sosial RI di Kabinet Kerja, ini Muslimat NU Sulawesi Selatan harus bisa menjawab problema masyarakat saat ini, diantaranya radikalisme agama, penyalahgunaan narkoba, pemberantasan korupsi, dan problema masyarakat yang ada.

Sementara Ketua PW Muslimat NU Sulsel Majdah MZ Agus Arifin Numang dalam sambutannya berterima kasih kepada seluruh pengurus cabang yang telah mengamanahkannya kembali sebagai pucuk pimpinan Muslimat NU. Ia menganggap amanah tersebut tentunya adalah amanah yang sangat mulia.

"Muslimat NU tentunya memiliki tugas mengatasi persoalan bangsa kekinian sehingga saya berharap kepada seluruh pengurus untuk menjadi garda terdepan atas persoalan bangsa karena Muslimat dan ibu adalah madrasah awal bagi anak-anak bangsa.”

Kawit An Nur Slawi

Pelantikan tersebut PW Muslimat NU Sulsel bersama seluruh ketua dan Pengurus PC Muslimat NU Kabupaten/Kota, Wakil Gubernur Sulsel, Ketua Umum PP Muslimat NU, Ketua NU Sulsel, Ketua IPNU Sulsel, Ketua GP Ansor Makassar, para Ketua Lembaga NU Sulsel menandatangani dan mendeklarasikan Laskar Anti-Narkoba Muslimat NU Sulawesi Selatan. Turut menandatangani Ketua PW Aisiyah Sulsel, para ketua ormas Islam dan seluruh perwakilan ormas keagamaan. (Andy Muhammad Idris/Abdullah Alawi)

Dari Nu Online: nu.or.id

Kawit An Nur Slawi Warta, Ahlussunnah, IMNU Kawit An Nur Slawi