Sabtu, 26 November 2005

Fajrul Falakh: Ekonomi Kita Sudah Diintervensi Sejak Dulu

Surabaya, Kawit An Nur Slawi. Intervensi asing dalam tata perekonomian Indonesia tidak hanya terjadi saat ini. Indonesia sudah menganut sistem ekonomi kapitalisme sejak masa Orde Baru.

Hal tersebut dikatakan Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Fajrul Falakh kepada Kawit An Nur Slawi di sela-sela acara Munas dan Konbes NU di Surabaya, Ahad (30/7) lalu, menanggapi pertanyaan seputar munculnya keinginan beberapa kalangan untuk kembali ke UUD 1945 yang belum diamandemen.

Fajrul Falakh: Ekonomi Kita Sudah Diintervensi Sejak Dulu (Sumber Gambar : Nu Online)
Fajrul Falakh: Ekonomi Kita Sudah Diintervensi Sejak Dulu (Sumber Gambar : Nu Online)

Fajrul Falakh: Ekonomi Kita Sudah Diintervensi Sejak Dulu

Menurut ahli hukum Universitas Gajah Mada itu, persoalan utama dalam tata ekonomi Indonesia adalah praktik pembangunan yang menganut sistim kapitalisme. Orde Baru memakai berbagai cara untuk dapat menerapkan sistem itu. “Ada deregularisasi ini dan itu, ada debirokratisasi, wah lalu sambil berteriak-teriak ‘Secara Murni dan Konsekwen!’ lalu kita menandatangani APEC, WTO, dan lainnya itu kenapa nggak dikritik, kog baru sekarang,” kata Fajrul.

Dikatakan Fajrul, undang-undang susulan yang berkutat soal privatisasi dan swastanisasi tidak hanya bergantung pada amandemen undang-undang dasar. “Kita sudah biasa itu bikin undang-udang ini dan itu nggak usah nunggu amandemen koq, tergantung yang bikin saja,” katanya.

Lembaran Negara

Kawit An Nur Slawi

Para penolak amandemen yang dikomandani oleh mantan presiden KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menyatakan amandemen UUD belum dimasukkan kedalam lembaran negara. Menurut Fajrul, dalam dunia hukum tidak ada keharusan untuk memasukkan undang-undang yang telah dibuat ke dalam lembaran negara.

“Tergantung orang-orang yang membuat hukum itu menyaratkan atau tidak. UUD 45 dari awal tidak membuat persyaratan. Naskah dokumen UUD ada dalam lembaran negara tapi dalam bentuk keputusan presiden (kepres) tentang Dekrit Presiden 5 Juli, dimana kepres itu antara lain berisi bubarkan parlemen dan pemberlakuan UUD 45 sebagaimana terlampir, dan seterusnya,” kata Fajrul.

Lembaran negara, demikian Fajrul, adalah salah satu cara untuk membuat produk hukum itu terumumkan. Karena itu, mestinya ada cara lain, misalnya ditempel di gedung-gedung, atau diumumkan di media massa, tergantung kepada keinginan para pembuat undang undang.

Kawit An Nur Slawi

“Kalau amandemen UUD tahun 2002 waktu itu seingat saya Ketua MPR (Amin Rais) sambil bilang gini, dengan ini naskah UUD berisi ini dan ini diberlakukan mulai waktu ini, tidak ada syarat harus masuk lembaran negara,” kata fajrul. (nam)

Dari Nu Online: nu.or.id

Kawit An Nur Slawi Syariah Kawit An Nur Slawi

Sabtu, 15 Oktober 2005

Sanad KH Hasyim Asyari terhadap Kitab Nihayah Imam Ar-Ramli

Nahdlatul Ulama sebagai organisasi sosial keagamaan dalam cara memahami hukum agama (fiqih) memilih pendekatan bermadzhab. Di antara banyak madzhab yang pernah ada (bahkan mencapai 13 mazhab) hanya empat saja yang dipilih sebagai acuan bermazhab.?

Hal ini karena keempatnya dinilai lebih muktabar, terkodifikasikan dengan lengkap dan bertahan dari waktu ke waktu. Keempat madzhab tersebut adalah: mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafii, dan mazhab Hambali.

Adapun madzhab yang mayoritas dianut warga Negara Indonesia pada umumnya dan warga Nahdliyyin khususnya adalah mazhab Syafi’i yang dibangun oleh Imam Muhammad bin Idris As-Syafii. Salah satu kitab induk yang menjadi rujukan dalam fiqih mazhab syafii adalah Kitab Nihayah yang ditulis oleh Imam Ar-Ramli.?

Sanad KH Hasyim Asyari terhadap Kitab Nihayah Imam Ar-Ramli (Sumber Gambar : Nu Online)
Sanad KH Hasyim Asyari terhadap Kitab Nihayah Imam Ar-Ramli (Sumber Gambar : Nu Online)

Sanad KH Hasyim Asyari terhadap Kitab Nihayah Imam Ar-Ramli

Berikut ini disajikan silsilah sanad kitab Nihayah milik Imam Ramli dari Hadlratussyaikh Muhammad Hasyim Asy’ari melalui jalur gurunya Syaikh Mahfudh Termas. Sanad ini bukan hanya sanad Kitab Nihayah saja, namun juga kitab-kitab lainnya yang ditulis Imam Ramli.

Sanad dari KH M Hasyim Asy’ari:

1. Hadlratussyaikh KH Muhammad Hasyim Asy’ari

Kawit An Nur Slawi

2. Dari Syaikh Mahfudh Termas

Kawit An Nur Slawi

3. Dari Syaikh Sayyid Muhammad Amin Al-Madani

4. Dari Muhammad Abi Khadlir

5. Dari Shalih Al-Bukhari

6. Dari Rafi’ al-Qandahari

7. Dari Muhammad bin Abdullah Al-Maghribi

8. Dari Abdillah bin Salim Al-Bashri

9. Dari Ali bin Al-Jamal

10. Dari Sayyid Umar bin Abdir Rahim Al-Bashri

11. Dari As-Syams Muhammad bin Ahmad Ar-Ramli

Jalur cabang:

1. Abdullah bin Salim Al-Bashri (sanad nomor 8), juga mengambil (belajar) kitab Nihayah ini dari:

2. Ali Syabramalisi

3. Dari Az-Zayyadi dan Al-Halabi

4. Dari Imam As-Syams Muhammad bin Ahmad Ar-Ramli

Dengan demikian maka jika dihitung semua sanad tersebut beserta cabangnya, maka jumlahnya semua ada 14 sanad. Dalam 12 tingkatan.

Sumber:?

1. Kitab Kifayatul Mustafid karya Syaikh Mahfudh Termas

2. Buku Khittah Nahdliyah karya KH Achmad Shiddiq

3. Buku Ahlussunnah wal Jamaah dalam Tradisi dan Persepsi NU

(Ahmad NurKholis)

Dari Nu Online: nu.or.id

Kawit An Nur Slawi Kiai Kawit An Nur Slawi

Jumat, 16 September 2005

Pihak Asing “Mark-up” Jumlah Korban PKI

Medan, Kawit An Nur Slawi. Abdul Mun’im DZ, penulis buku Benturan NU-PKI 1948-1965 mengungkapkan, sejumlah peneliti asing telah melakukan kesalahan dengan mendramatisasi jumlah korban peristiwa G30S PKI sampai jutaan orang.

Pihak Asing “Mark-up” Jumlah Korban PKI (Sumber Gambar : Nu Online)
Pihak Asing “Mark-up” Jumlah Korban PKI (Sumber Gambar : Nu Online)

Pihak Asing “Mark-up” Jumlah Korban PKI

"Pihak asing me-mark-up jumlah korban hingga jutaan korban PKI. Padahal jumlah korban diperkirakan hanya di bawah 200.000," ungkapnya dalam bedah buku itu di gedung rektorat Universitas Sumatera Utara (USU), Medan, Selasa (23/9) kemarin.

Dikatakannya, korban juga tidak hanya berasal dari pihak PKI. “Korban yang berasal dari kalangan NU juga banyak. Apalagi kalau dihitung dari rangkaian pemberontakan PKI sebelum 1965,” katanya.

Kawit An Nur Slawi

Wakil Sekretaris Jenderal PBNU menjelaskan, buka setebal 208 dirilis karena banyak kelompok yang melakukan pembelaan terhadap PKI dan cenderung menyalahkan NU serta TNI.

Lanjutnya, saat ini banyak kalangan NU, terutama generasi mudanya, yang tidak lagi mengenal sejarah NU sehingga mengikuti cara berpikir orang lain, baik akademisi maupun politisi, yang memojokkan NU terkait tragedi 1965.

Kawit An Nur Slawi

"Korban dari pihak NU dan TNI banyak sekali. Jadi kenapa NU dan TNI yang dipojokkan, sedangkan selamai ini banyak propaganda membela PKI yang jelas mengancam ideologi bangsa kita," jelasnya.

Hampir semua buku yang terbit membela PKI atas benturan tersebut, tanpa melihat prolog dan penyebab kenapa benturan tersebut terjadi.

"Banyak media yang membuat tulisan tentang benturan NU dengan PKI namun semua hanya membela PKI, sedangkan keganasan PKI tidak mereka soroti," ujarnya.

Ia menambahkan, penerbitan buku Benturan NU-PKI bukan dalam rangkan memperpanjang konfik.

“Kita tidak ingin mengobarkan peperangan, namun kita mau melakukan rekonsiliasi dan perdamaian yanng didasarkan atas fakta yang benar. Bukan hanya pihak kami yang minta maaf, tapi mereka juga harus minta maaf," ujarnya. (Muhammad Safi’i Sitorus/Anam)

Dari Nu Online: nu.or.id

Kawit An Nur Slawi Doa, Amalan, Ulama Kawit An Nur Slawi