Jumat, 18 Oktober 2013

Jangan Sampai Pilkada Sukses Prosedur tapi Cacat Substansi!

Tangerang, Kawit An Nur Slawi

Pilkada Serentak yang akan digelar pada awal tahun 2017 hendaknya dijadikan momentum bagi semua pihak untuk menyongsong kepemimpinan lima tahun ke depan yang jauh lebih baik. Selain proses dan prosedurnya berlangsung baik, yang jauh lebih penting substansi demokrasinya juga harus terwujud.

Demikian dikatakan Ketua Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Tangerang Khoirun Huda dalam Diskusi Pilkada Gubernur Banten 2017 yang diselenggarakan di Sekretariat GP Ansor Tigaraksa, Tangerang, Banten, Ahad (13/11).

Jangan Sampai Pilkada Sukses Prosedur tapi Cacat Substansi! (Sumber Gambar : Nu Online)
Jangan Sampai Pilkada Sukses Prosedur tapi Cacat Substansi! (Sumber Gambar : Nu Online)

Jangan Sampai Pilkada Sukses Prosedur tapi Cacat Substansi!

Menurutnya secara prosedur, proses demokrasi memang sudah berjalan baik. Namun belum diiringi dengan demokrasi yang substansif. Dia mencontohkan masih maraknya politik uang, kampanye hitam atau bahkan partisipasi yang bersifat mobilisasi bukan partisipasi yang berdasar pada kesadaran diri.

Kawit An Nur Slawi

Ia juga menyinggung masih adanya upaya politisasi agama dan penggunaan isu SARA dalam pemilihan kepala daerah. Hal demikian justru akan mereduksi nilai-nilai dan substansi Demokrasi. "Jangan sampai Pilkada hanya dipandang sukses secara prosedur namun cacat secara substansi," tuturnya.

Kawit An Nur Slawi

Huda menambahkan bahwa kader-kader Ansor harus berpartisipasi aktif dalam menyukseskan pelaksanaan Pilkada, di antaranya dengan melibatkan diri sebagai bagian penyelenggara pilkada ataupun dengan melakukan edukasi politik yang baik kepada masyarakat.

"Alhamdulillah sekarang banyak kader-kader Ansor yang terlibat menjadi penyelenggara baik ditingkatan PPK maupun Panwas atau bahkan terlibat di pemantau independen," imbuhnya.

Komisioner KPUD Provinsi Banten Didih M Sudi yang juga hadir sebagai narasumber dalam diskusi tersebut menyampaikan paparan tentang dasar-dasar hukum dan desain pilkada serentak secara Nasional.

Menurutnya pemilu yang paling serentak akan dilaksanakan pada tahun 2024. Saat itu akan dilaksankan pemilihan serentak baik pilkada gubernur maupun bupati/walikota. Di tahun yang sama juga akan dilakukan pemilihan legslatif dan pemilihan presiden yang sesuai keputusan MK akan dilakukan bersamaan mulai tahun 2019.

Didih juga menyampaikan bahwa GP Ansor sebagai organisasi pemuda diharapkan mampu menjadi instrumen penggerak masyarakat agar lebih peduli dan berpartisipasi dalam pilkada nantinya. ?

Senada dengan Didih, Ali Zaenal Abidin selaku Komisioner KPU Kabupaten Tangerang menjelaskan bahwa pihaknya berusaha semaksimal mungkin melakukan sosialisasi kepada masyarakat guna meningkatkan partisipasi pemilih pada pilkada Gubernur dan wakil Gubernur Banten yang akan dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2017. Ia juga menjelaskan bahwa? dalam pilkada ini KPU mentargetkan tingkat partisipasi pemilih bisa mencapai 80 persen. "Dengan partisipasi pemilih yang tinggi, tentu tingkat legitimasi kepala daerah akan semakin kuat," jelasnya.

Kegiatan yang diinisiasi oleh KPUD dan GP Ansor tersebut dihadiri oleh ratusan peserta yang terdiri dari pengurus GP Ansor dan Banser tingkat kecamatan dan tingkat Desa yang ada di Kabupaten Tangerang. (Red: Mahbib)

Dari Nu Online: nu.or.id

Kawit An Nur Slawi Internasional, Tegal, RMI NU Kawit An Nur Slawi

Tidak ada komentar:

Posting Komentar